Metrotvnews.com, Jakarta: PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menargetkan, anak perusahaan yang bergerak di bidang biro kredit swasta, PT Pefindo Biro Kredit, beroperasi pada November 2015 mendatang. Setelah mendapatkan izin prinsip pendirian LPIP (Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Agustus lalu.

Direktur Utama Pefindo Ronald Andi Kasim mengatakan, perusahaan akan mengajukan izin operasional Pefindo Biro Kredit pada kuartal ketiga 2015. “OJK butuh waktu 90 hari kerja untuk memproses,” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Pefindo Biro Kredit akan menawarkan produk Credit Scoring Report yang merupakan laporan komprehensif memuat informasi identitas debitur dan profil perkreditan. Termasuk credit scoring dan riwayat pembayaran angsuran serta cicilan kewajiban keuangan.

Selain itu produk Credit and Fraud Alerts sebagai layanan notifikasi (alert) terhadap pelemahan atau penguatan profil kredit debitur, termasuk indikasi fraud yang dilaporkan secara otomatis.

Biro kredit akan memberikan manfaat bagi perusahaan pembiayaan. Seperti mengurangi kegagalan pembayaran karena analisa risiko menggunakan informasi yang lebih akurat. Lalu meningkatkan pendapatan dengan peningkatan volume pinjaman. Bahkan mempercepat proses peminjaman secara efisien.

Sementara, keuntungan laporan perkreditan bagi individu atau debitur, antara lain meningkatkan ketersediaan fasilitas kredit bagi individu yang mempunyai risiko kredit macet rendah, membatasi fasilitas kredit untuk individu yang mempunyai risiko kredit macet tinggi, serta mempercepat proses aplikasi kredit.

Ronald menuturkan laporan perkreditan akan memberikan insentif bagi individu yang menjaga riwayat pembayaran. “Debitur yang mendapat skor tinggi untuk kualitas kredit akan mendapat award untuk pemberlakuan suku bunga pinjaman yang rendah. Begitu juga kebalikannya,” katanya.

Saat ini Pefindo bekerjasama untuk pendirian ataupun pengoperasian LPIP, antara lain PT Pegadaian (persero), Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), PT Sigma Cipta Caraka, dan PT CIC Indonesia.

Pefindo, menurutnya, berencana menjalin kemitraan dengan PT PLN, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), dan Koperasi Simpan Pinjam untuk memperoleh data individu. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Kerjasama itu akan memberikan fasilitas bagi perusahaan. Seperti pengajuan pemasangan telepon atau listrik oleh individu.

Ronald menambahkan, Pefindo telah menjalin kemitraan dengan sejumlah lembaga keuangan. Kerjasama itu dalam tahapan penandatanganan nota kesepahaman (momerandum of understanding/MOU). “Diharapkan setelah terbentuk PT ditingkatkan menjadi membership agreement yang mengatur hak dan kewajiban sebagai biro kredit swasta,” ungkapnya.

Untuk sementara, kerjasama Pefindo dengan perusahaan pembiayaan (multifinance). Hal itu disebabkan OJK belum mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan untuk mengumpulkan dan melaporkan data. Hal itu berbanding terbalik dengan sektor keuangan perbankan.

Dia mengungkapkan, modal disetor untuk Pefindo Biro Kredit mencapai Rp100 miliar. Jumlah itu lebih besar dibandingkan nilai minimum sebesar Rp50 miliar.

Adapun, Pefindo menguasai kepemilikan saham Pefindo Biro Kredit. Sisanya PT Pegadaian (Persero) sebesar 23,6%, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) 10%, PT Sigma Cipta Caraka 10%, dan PT CIC Indonesia sekitar 5,4%.
WID