Menghadapi kemungkinan melesunya ekonomi dan bisnis akibat wabah Covid 19, pemerintah, regulator, bank sentral dan stakeholders terkait lainnya menyiapkan berbagai langkah dalam bentuk kebijakan dan relaksasi peraturan.

Pemerintah telah mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui Perpu ini, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan mengenai Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah juga mengucurkan dana tambahan sebesar Rp405,1 triliun yang difokuskan pada empat bidang, yakni kesehatan, jaring pengaman sosial, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat. Termasuk di dalamnya adalah pembebasan biaya listrik selama 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA dan diskon untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.

Bank Indonesia bergerak cepat dengan menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi to 4,50%, menurunkan Deposit Facility (DF) rates sebesar 25 bps menjadi 3,75% dan Lending Facility (LF) rates sebesar 25 bps menjadi 5,25%. Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga meningkatkan intensitas triple intervention di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan yang salah satunya ditindaklanjuti melalui pertemuan dengan perusahaan yang mempekerjakan pengemudi ojek daring terkait dengan relaksasi penundaan cicilan kredit di perusahaan pembiayaan.

Data: Dari berbagai sumber